Tentang Peralatan Utama Dalam Tender Pekerjaan Konstruksi

Pada pelaksanaan tender konstruksi, salah satu syarat yang diatur dalam dokumen pemilihan adalah peralatan utama. Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, menyakatan bahwa "Peralatan Utama adalah peralatan yang mendukung  langsung dan sesuai kebutuhan  untuk melaksanakan pekerjaan  pekerjaan utama (major item)". Persyaratan peralatan utama dalam pekerjaan konstruksi merupakan bagian dari spesifikasi teknis, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seyogyanya dalam menyusun persyaratan peralatan utama harus terlebih dahulu mengetahui pekerjaan utama (major item) berdasarkan karakteristik pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan tender tersebut.

Misalnya dalam pekerjaan jalan/jembatan, sebagaimana Spesifikasi Umum Bina Marga Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (2010 Rev. 3) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, mengklasifikasikan pekerjaan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu Pekerjaan "Utama”, Pekerjaan “Pengembalian Kondisi dan Minor”, dan Pekerjaan “Pemeliharaaan Rutin". Dalam spesifikasi umum Bina Marga 2010 Revisi 3 tersebut telah mengkategorikan pekerjaan yang termasuk pekerjaan utama dalam pekerjaan jalan/jembatan. Namun Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018 sebagaimana diatur melalui Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Nomor : 02/SE/Db/2018, tidak lagi menjelaskan pengelompokan pekerjaan sebagaimana spesifikasi Bina Marga tahun 2010 Revisi 3. Walaupun tidak menjelaskan, pada substansinya PPK harus memiliki pemahaman yang baik dalam mengkategorikan pekerjaan utama sehingga mampu menyusun persyaratan peralatan utama untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan.

Terkait dengan beberapa diskusi tentang peralatan utama, saya rangkum dalam question & answer berikut ini :

Q1 : "Apakah PPK boleh mempersyaratkan peralatan utama harus milik sendiri?"

A1 : "Dalam Permen PUPR 7/2019 menyatakan bahwa Khusus pekerjaan dengan nilai HPS di atas Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), maka peralatan utama wajib milik sendiri atau dalam status Sewa Beli dengan ketentuan peralatan sudah dalam penguasaan. Sehingga untuk pekerjaan yang memiliki nilai HPS dibawah 200 M, seharusnya tidak diperbolehkan mewajibkan peralatan utama harus milik sendiri"

Q2 : "Apakah peserta tender pekerjaan konstruksi dalam menyampaikan dokumen penawaran teknis khususnya peralatan utama harus menyampaikan/mengupload bukti kepemilikan/status peralatan utama?"

A2 : "Dalam Permen PUPR 7/2019 khususnya pada bagian contoh surat penawaran mengisyaratkan bahwa peserta tender menyampaikan Daftar isian Peralatan utama beserta bukti/dokumen pendukung. Contoh bukti/dokumen pendukung peralatan utama yang ditawarkan, yaitu :

1. Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice)
2. Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran)
3. Sewa, dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa,"

Q3 : "Misalnya salah satu peralatan utama adalah dump truk, dalam dokumen penawaran teknis, peserta tender hanya menyampaikan bukti pendukung dump truk milik sendiri berupa STNK tanpa menyampaikan BPKB, apakah dinyatakan gugur?"

A3 : "STNK, BPKB dan Invoice merupakan bukti kepemilikan sebagaimana diatur dalam Permen PUPR 7/2019. Maka apabila yang disampaikan hanya STNK, hal ini seharusnya tidak menggugurkan. Untuk lebih memperjelas, pokja pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap STNK tersebut"

Q4 : "Bagaimana kalo STNK dump truk yang disampaikan masa berlakunya sudah habis?"

A4 : "Dalam proses evaluasi penawaran, hal ini tidak masalah sepanjang kapasitas dump truknya sesuai dengan yang dipersyaratkan. Namun apabila ditetapkan pemenang, maka STNK tersebut wajib diperbaharui masa berlakunya sebelum dilaksanakan pekerjaan"

Q5 : "Untuk peralatan utama dengan status sewa, apakah peserta tender dalam dokumen penawaran teknisnya cukup menyampaikan surat perjanjian sewa?"

A5 : "Dalam Permen PUPR 7/2019, mengisyaratkan seperti itu. Untuk peralatan dengan status sewa, yang dievaluasi adalah kebenaran surat perjanjian sewa. Untuk itu, agar lebih memperjelas maka pokja pemilihan melakukan klarifikasi terhadap pemilik peralatan (lessor) dengan memperhatikan bukti kepemilikan dari pemilik peralatan (lessor) tersebut."

Q6 : "Bagaimana apabila peserta tender mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi menyampaikan peralatan yang sama?"

A6 : "Dalam Permen PUPR 7/2019 mengatur 2 (dua opsi) yaitu :

1. Jika menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam  evaluasi memenuhi persyaratan pada  masing-masing paket pekerjaan, maka  hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang  pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara  melakukan klarifikasi untuk menentukan  peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya  dinyatakan peralatan tidak ada dan  dinyatakan gugur.
2. Dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan (jika memenuhi dalam evaluasi) apabila dengan syarat waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (overlap), ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat, lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan"

Q7 : "Bagaimana jika peralatan yang ditawarkan peserta tender, ternyata peralatan tersebut sedang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan lain?'

A7 : "Dalam Permen PUPR 7/2019 mengatur 2 (dua opsi) yaitu :

1. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain
2. Jika peralatan yang ditawarkan sementara digunakan untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan maka dapat diterima apabila dengan syarat waktu penggunaan alat tersebut tidak tumpang tindih (overlap), lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan"

Demikian pendapat pribadi saya, dalam mempelajari peralatan utama berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor : 7/PRT/M/2019.. Insha Allah bermanfaat..