Cari Blog Ini

Senin, 25 Maret 2019

SDP Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi Era Perpres 16/2018


Sebagaimana tulisan saya sebelumnya tentang Pelaksanaan Pengadaan Langsung Oleh Pejabat Pengadaan Menurut Perpres 16/2018 Serta Perlem KPP 9/2018 banyak yang menanyakan tentang Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi. Sampai dengan tulisan ini dibuat, Kementerian PUPR ataupun LKPP belum menerbitkan Standar Dokumen Pemilihan (SDP) untuk Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK). Belum terbitnya SDP tersebut membuat pelaku pengadaan khususnya Pejabat Pengadaan tidak ada pedoman dalam menyusun dokumen pemilihan.

Pada rezim Perpres 54/2010, SDP Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi diterbitkan oleh LKPP. Namun pada rezim Perpres 16/2018, sebagaimana dalam aturan turunannya Per LKPP 9/2018 menyatakan bahwa  syarat kualifikasi administrasi penyedia/legalitas penyedia barang/jasa, syarat kualifikasi teknis penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, syarat kualifikasi kemampuan keuangan penyedia pekerjaan konstruksi, syarat-syarat umum kontrak (SSUK) dan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi”. 

Hingga memasuki akhir Maret 2019, SDP Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi belum juga diterbitkan. Hal ini membuat begitu banyak kebingungan khususnya bagi Pejabat Pengadaan dalam menyusun SDP, sehingga beberapa teman saya yang merupakan pejabat pengadaan memilih untuk belum melaksanakan proses pengadaan langsung walaupun PPK sudah menyerahkan Dokumen Persiapan Pengadaan. Alasan pejabat pengadaan tersebut sebenarnya adalah bentuk ikhtiar dari resiko hukum yang berpotensi terjadi terhadap kewenangannya. Namun apabila SDP tak kunjung diterbitkan oleh regulator, maka apakah kita diam saja? Bukankah pembangunan harus terus berjalan?

Pasal 86 Perpres 16/2018 menyatakan :
Pasal (1) : Menteri/kepala lembaga dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBN dengan peraturan menteri/peraturan kepala lembaga.
Pasal (2) : Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah

Jika kita meninjau Pasal 86 ayat (1) dan (2) tersebut, sebenarnya Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diberikan ruang otoritas untuk menindaklanjuti Perpres 16/2018. Menurut saya, pilihan terbaik saat ini untuk mengisi kekosongan regulasi terkait SDP, maka Pimpinan K/L/PD dapat menggunakan Pasal 86 ini untuk membuat dasar hukum terhadap SDP Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi. Untuk itu, perlu adanya penyusunan SDP dimaksud dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saya mencoba menyusun SDP Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dengan referensi dari berbagai sumber antara lain melalui aplikasi Whatsapp Group PBJ , aplikasi Telegram Group PBJ, seminar online gratis PBJ, Facebook serta browsing internet. Ada beberapa praktisi pengadaan/ahli PBJ yang telah merumuskan SDP PL yang telah dishare pada berbagai media sosial. 

Berikut ini adalah SDP Pengadaan Langsung Menggunakan SPK Badan Usaha yang saya susun berdasarkan referensi-referensi diatas serta merujuk pada beberapa regulasi dan dilakukan penyesuaian antara satu regulasi dengan regulasi lainnya, antara lain :
  1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
  4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/SE/M/2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Kosntruksi Tahun Anggaran 2019;
  5. Surat Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 5 tahun 2018 tentang tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Pengadaan Langsung Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi 
  6. Walau sudah tidak berlaku, format kerangka SDP mengacu pada  Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya pada Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi; 
SDP Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi Menggunakan SPK Badan Usaha dapat didownload disini

Mudah-mudahan dapat dijadikan referensi bagi Pejabat Pengadaan maupun Pelaku Pengadaan lainnya dalam menyusun SDP sebelum lahirnya Peraturan/Keputusan dari Kementerian PUPR tentang SDP PL Pekerjaan Konstruksi. Apabila ada kekeliruan/kekurangan dalam SDP ini, silahkan memberikan saran dan masukan.

Semoga bermanfaat......

Jumat, 11 Januari 2019

Penetapan PPK Oleh PA dalam Pengelolaan APBD




Terdapat perbedaan definisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) antara Perpres 54/2010 beserta perubahannya dengan Perpres 16/2018. Perbedaan sebagai berikut :

Perpres 54/2010
Perpres 16/2018
PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah

Dari definisi tersebut terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan terkait PPK. Perpres 54/2010 menitikberatkan bahwa PPK merupakan pejabat yang bertanggung jawab terhadap PBJ, sedangkan Perpres 16/2018 menjelaskan bahwa PPK melaksanakan tindakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh PA/KPA. Terkait dengan maksud “kewenangan” PA/KPA, dapat kita melihat penjelasan Pak Samsul Ramli (http://samsulramli.net/2018/12/23/distribusi-kewenangan-pa-kpa-dan-ppk-bagian-1/).

Dalam pelaksanaan PBJ pada APBD di daerah, salah satu tugas PA adalah menetapkan PPK. Pada Peraturan LKPP nomor 15 tahun 2018, menyatakan bahwa PPK yang ditetapkan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

  1. memiliki integritas dan disiplin;
  2. menandatangani Pakta Integritas;
  3. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK. Jika tidak dapat terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023;
  4. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara. Jika tidak dapat terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan paling rendah golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.
  5. memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. dapat memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan
Untuk point 1, 2, 3, 4, dan 6 sudah sangat jelas, namun untuk pada point 5 “ memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” di daerah sering terjadi beberapa multi penafsiran.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa “Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi”. Pada PP 11/2017 tersebut juga menyatakan bahwa “Kompetensi Manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan”. Dalam Permenpan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Tingkat penguasaan kecakapan kompetensi ditunjukkan dengan indikator perilaku dari level 1 sampai dengan level 5. Untuk level 3 memiliki kriteria sebagai berikut :
  1. mengindikasikan kemampuan melakukan tugas teknis yang lebih spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas dan pilihan metode untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugasnya;
  2. mengindikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan dan/atau pengawasan langsung, dengan kecepatan yang tepat penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat;
  3. mengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan dan menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam praktek pelaksanaan pekerjaan teknis;
  4. mengindikasikan penguasan pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan tingkat menengah; dan
  5. mengindikasikan kemampuan bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pekerjaan kelompok/tim;  
Didalam Permenpan 38/2017 pada bagian lampirannya menjelaskan bahwa kompetensi manajerial level 3 adalah pada jabatan administrator, jabatan fungsional muda dan jabatan fungsional penyelia.
Dengan penjelasan – penjelasan tersebut, menurut saya persyaratan PPK terkait dengan kemampuan manajerial level 3 adalah ASN yang menduduki salah satunya pada jabatan administrator (Esellon III).


Kapan ditetapkan PPK?

PA dalam menetapkan PPK harus mengacu pada persyaratan sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas. Apabila tidak ada yang memenuhi syarat sebagai PPK, maka KPA dapat merangkap sebagai PPK. Untuk mengetahui tentang KPA yang merangkap sebagai PPK silahkan dibaca penjelasan Pak Samsul Ramli (http://samsulramli.net/2019/01/10/faq-kpa-merangkap-ppk/).  
Salah satu tugas PPK adalah menyusun perencanaan pengadaan. Pada Peraturan LKPP 7/2018 menyatakan bahwa “Perencanaan Pengadaan adalah proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara Pengadaan Barang/Jasa, jadwal Pengadaan Barang/Jasa, anggaran Pengadaan Barang/Jasa”. Didalam Peraturan LKPP tersebut juga mengisyaratkan bahwa “Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)”.

Pada Permendagri 13/2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri 21/2011, mengamanatkan bahwa Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Jika dikaitkan dengan Per LKPP 7/2018 dengan Permendagri 13/2006 beserta perubahannya, maka idealnya PA dapat menetapkan PPK paling cepat pada bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Namun faktanya, keterlambatan pembahasan APBD selalu menjadi fenomena yang berulang setiap tahun pada pemerintah daerah. Jika pembahasan maupun penyusunan APBD berjalan sesuai dengan schedule yang diatur dalam Permendagri 13/2016 beserta perubahannya, maka perencanaan pengadaan sudah dapat dilakukan sehingga akan melahirkan perencanaan yang berkualitas serta hal ini bisa menjadi upaya dalam mitigasi resiko hukum pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.


Semoga pendapat pribadi ini dapat dijadikan bahan diskusi untuk menambah pengetahuan kita tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Minggu, 23 September 2018

Tentang PjPHP dan PPHP Menurut Perpres 16/2018




 
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah merupakan salah satu pelaku pengadaan menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018). Pada regulasi pengadaan sebelumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 54/2010) beserta perubahannya, pelaku pengadaan ini disebut Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Ada perubahan kata “penerima” pada PjPHP/PPHP menjadi “pemeriksa”.  Menurut penulis, perubahan kata tersebut merupakan salah satu upaya mempertegas fungsi PjPHP/PPHP yang dulunya seakan-akan menjadi pihak yang ikut bertanggung jawab atas hasil pekerjaan, sekarang lebih pada fungsi hanya memeriksa administratif hasil pekerjaan.
Berikut penjelasan singkat yang sederhana tentang PjPHP/PPHP menurut Perpres 16/2018 dan beberapa aturan turunannya yakni, Peraturan LKPP.

  1. PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  2. PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
-        
Dari definisi tersebut dapat ditafsirkan bahwa PjPHP terdiri dari 1 (satu) orang sedangkan PPHP merupakan tim sehingga terdiri lebih dari 1 (satu) orang. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam menetapkan PjPHP/PPHP dianjurkan memperhatikan sumber daya aparatur dalam organisasinya serta kompleksitas paket pekerjaan pengadaan barang/jasa serta memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal (10) Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, yaitu :

  • memiliki integritas dan disiplin;
  • memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
  • memahami administrasi proses pengadaan barang/jasa;
  • menandatangani Pakta Integritas;
PjPHP/PPHP dilarang merangkap menjadi PPK dan/atau anggota pokja pemilihan pada paket pekerjaan yang sama.

Berikut bagan alur serah terima hasil pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia :


 


Dari bagan alur tersebut dapat disimpulkan bahwa PjPHP/PPHP ditetapkan oleh PA/KPA untuk membantu PA/KPA dalam memeriksa administrasi hasil pekerjaan ketika pejabat penandatanganan kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA. Artinya bahwa sebelumnya sudah dilakukan proses serah terima antara penyedia dengan pejabat penandatanganan kontrak, sehingga fungsi PjPHP/PPHP sangat jelas hanya memeriksa administrasi dan tidak terlibat dalam memeriksa hasil pekerjaan.

Dalam Peraturan LKPP 9/2018 mengisyaratkan PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, yang meliputi :

  • dokumen program/penganggaran;
  • surat penetapan PPK;
  • dokumen perencanaan pengadaan;
  • RUP/SIRUP;
  • dokumen persiapan pengadaan;
  • dokumen pemilihan penyedia;
  • dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya;
  • dokumen serah terima hasil pekerjaan; 
-
Hasil pemeriksaan administratif hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PjPHP/PPHP dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif (BA-HPA). Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.

Salah satu landasan hukum Perpres 16/2018 adalah Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga hadirnya PjPHP/PPHP menurut penulis adalah untuk menciptakan tertib administrasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini tentunya terobosan positif untuk menghindari kesalahan administrasi yang sering dipidanakan pada waktu – waktu sebelumnya serta mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan.

Demikian tulisan sederhana ini, semoga menjadi bahan diskusi dan sharing bagi dunia pengadaan barang/jasa pemerintah. Insha Allah….