Menelaah Perbedaan Definisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Antara Perpres 16/2018 dan Perpres 54/2010

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah resmi diundangkan 22 Maret 2018 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Aturan ini menggantikan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang sudah berumur hampir delapan tahun. Lahirnya Perpres 16/2018 ini diharapkan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak berbelit-belit, sederhana, sehingga memberikan value for money, serta mudah dikontrol dan diawasi. Perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 berupa perubahan struktur, istilah, definisi, dan perubahan pengaturan.  Peraturan baru  ini terdiri dari 15 Bab dan 94 Pasal. Strukturnya lebih disederhanakan dengan hanya mengatur hal-hal yang bersifat normatif, dan menghilangkan bagian penjelasan. Hal-hal yang bersifat standar dan prosedur selanjutnya diatur dalam Peraturan LKPP dan Peraturan kementerian teknis terkait.

Pada kesempatan ini, penulis menelaah perubahan definisi pengadaan barang/jasa pemerintah.  Menurut Perpres 54/2010 pada pasal (1) nomor (1) menyatakan “Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa”. Sementara pada Perpres 16/2018 pada pasal (1) nomor (1) menyatakan “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa  oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”. Dari definisi tersebut saya menyimpulkan beberapa hal :

1. Perpres 54/2010 menyatakan PBJ merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Sedangkan pada Perpres 16/2018 mengamanatkan bahwa PBJ adalah kegiatan pengadaan barang/jasa. Hal ini terlihat bahwa perpres 54/2010 hanya berorientasi pada kegiatan memperoleh barang/jasa sementara pada Perpres 16/2018 menyatakan lebih luas lagi, PBJ bukan sekedar memperoleh barang/jasa saja namun juga pada kegiatan bagaimana menciptakan serta membangun pasar yang sehat sehingga mendapatkan barang/jasa yang optimal atau lebih dikenal dengan value for money.
2. Pada Perpres 54/2010 menyatakan kegiatan memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi. Sementara pada Perpres 16/2018 menyatakan kegiatan PBJ oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Hal ini terlihat bahwa institusi sudah tidak dicantumkan lagi pada Perpres 16/2018, begitu pula dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah diubah menjadi Perangkat Daerah. Definisi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi dalam Perpres 54/2010 diatur sekaligus dalam pasal (1) nomor (2) “Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Pada Perpres 16/2018, defenisi Kementerian, Lembaga dan Perangkat Daerah dipertegas serta dipisahkan masing – masing pada pasal (1) nomor (2), (3), dan (4). Namun hemat penulis, bahwa institusi yang dimaksudkan dalam Perpres 54/2010 sudah terakomodir pada defenisi “Lembaga” pada Perpres 16/2018. 
3. Perpres 54/2010 tidak mencantumkan sumber dana pembiayaan PBJ. Hal ini berbeda dengan Perpres 16/2018 yang mempertegas sumber dana, baik APBN maupun APBD. Sehingga jika ada sumber dana selain itu dalam PBJ, maka tidak wajib berpedoman pada Perpres tersebut. 
4. Perpres 54/2010 menyatakan bahwa PBJ merupakan proses yang dimulai dari perencanaan kebutuhan. Pada Perpres 16/2018, mengatur PBJ mulai diproses sejak identifikasi kebutuhan. Ini terlihat bahwa Perpres 16/2018 mengawali proses PBJ sejak identifikasi kebutuhan, artinya ini satu langkah lebih depan daripada perencanaan kebutuhan. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi. Secara intensitas kebutuhan dapat dikategorikan (dua) macam yakni kebutuhan mendesak dan kebutuhan sifatnya tidak mendesak. Kita harus dapat mengidentifikasi kebutuhan agar perencanaan kebutuhan nantinya tepat sasaran dan berdaya guna sehingga dapat memenuhi kebutuhan secara optimal. 
5. Perpres 54/2010 menyatakan bahwa akhir PBJ adalah terselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Sementara pada Perpres 16/2018 mengamanatkan bahwa akhir PBJ adalah sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Disini terlihat bahwa Perpres 54/2010 menyatakan hanya terselesaikan kegiatan. Kegiatan PBJ terselesaikan belum tentu sesuai dengan kontrak. Sehingga Perpres 16/2018 mempertegas bahwa akhir PBJ adalah serah terima hasil pekerjaan. Kita tahu bahwa serah terima hasil pekerjaan akan dilakukan ketika pekerjaan tersebut terselesaikan dan telah diperiksa dan diteliti kesesuaiain dengan kontrak. Jika pekerjaan selesai namun hasil pemeriksaan menyatakan bahwa belum sesuai kontrak, maka serah terima hasil pekerjaan merupakan hal yang haram.

Demikian pendapat pribadi saya, semoga bisa menjadi bahan diskusi bagi para pelaku pengadaan. Salam pengadaan.