Pengadaan Langsung Secara Umum

    


Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa (Pasal 1 Perpres 54/2010 beserta perubahannya). Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan hanya sebatas memilih penyedia saja, tapi lebih luas dari itu. Pengadaan barang/jasa dimulai sejak perencanaan kebutuhan penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan dan pengendalian kontrak, sehingga diterimanya barang/jasa.
Kali ini saya ingin menulis terkait pemahaman saya terhadap Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya terkait dengan metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara pengadaan langsung.
Dalam memilih penyedia barang/jasa, perpres 54/2010 beserta perubahannya pada pasal 35 telah mengatur metode pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana berikut ini :

(1)   ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
(2)      Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan:
a.  Pelelangan Umum;
b.  Pelelangan Terbatas;
c.   Pelelangan Sederhana;
d.  Penunjukan Langsung;
e.   Pengadaan Langsung; atau
f.     Kontes;
(3)    Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:
a. Pelelangan Umum;
b. Pelelangan Terbatas;
c. Pemilihan Langsung;
d. Penunjukan Langsung; atau
e. Pengadaan Langsung.
(3a)  Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan:
a. Pelelangan Umum;
b. Pelelangan Sederhana;
c. Penunjukan Langsung;
d. Pengadaan Langsung; atau
e. Sayembara.
(4)   Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.

Pada pasal 35 tersebut, jelas menyatakan bahwa ULP/Pejabat Pengadaan yang menysusun dan menetapkan metode pemilihan, sehingga ULP/Pejabat pengadaan harus paham tentang karakteristik masing – masing metode tersebut. Untuk itu dalam tulisan ini, penulis hanya membahas mengenai salah satu metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara pengadaan langsung.

Apa itu  pengadaan langsung? Defenisi pengadaan langsung pada pasal 1 Perpres 54/2010 beserta perubahnnya yaitu “Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung”. Oleh karena tanpa melalui pelelangan dan seleksi, maka metode ini bagi masyarakat umum sering mencurigai adanya potensi perbuatan KKN oleh PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan, sehingga PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan:
a.  kebutuhan operasional K/L/D/I;
b.  teknologi sederhana;
c.  risiko kecil; dan/atau
d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.

TAHAPAN PENGADAAN LANGSUNG

1.     PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di website K/L/D/I masing-masing serta pada portal http://sirup.lkpp.go.id.
2.       PA/KPA menetapkan PPK.
3.     PPK menetapkan HPS, Spesifikasi Teknis, Rancangan SPK (jika menggunakan SPK)/bukti perjanjian yang akan didapatkan dan gambar (jika ada). Khusus pengadaan langsung yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang menggunakan bukti pembelian, PPK tidak perlu menyusun HPS.
4.    PPK menyampaikan HPS (jika yang menggunakan HPS), Spesifikasi Teknis, Rancangan SPK (jika menggunakan SPK)/bukti perjanjian yang akan didapatkan dan gambar (jika ada) kepada Pejabat Pengadaan untuk selanjutnya dilakukan proses pengadaan langsung.
5.      Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
6.   Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia yang memenuhi kualifikasi. Bukti perjanjian untuk pengadaan langsung hanya bukti pembelian, kuitansi hingga SPK saja.
7.     Pejabat Pengadaan melakukan kaji ulang terhadap perintah pengadaan langsung PPK. Kaji ulang tersebut, Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan perubahan spesifikasi, HPS dan SPK/bukti perjanjian lainnya.
8.     Pejabat Pengadaan melakukan Pemilihan Penyedia Barang dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan memilih dua cara yaitu :
a     Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang yang menggunakan   bukti pembelian dan kuitansi, yang secara umum meliputi :
1.    Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan proses pengadaan langsung;
2.     Pejabat Pengadaan dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung untuk barang/jasa lainnya yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi:
Ø  Memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangani langsung ke penyedia barang;
Ø  Melakukan transaksi;
Ø  Melakukan pembayaran;
Ø  Menerima bukti pembelian atau kwitansi;
Ø  Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan;
3.        Pejabat Pengadaan meneliti dan mempertanggungjawabkan proses pengadaan langsung
4.         Pejabat Pengadaan menyerahkan bukti pembelian atau kwitansi kepada PPK

b    Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan barang yang menggunakan SPK, yang secara umum meliputi :
1.     Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik;
2.    Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;
3.     Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga;
4.    Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Perlu diketahui bahwa pengadaan langsung yang menngunakan SPK mengacu pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP) yang diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5.   Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
6.   Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan harga serta melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
7.        Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS;
8.   Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain;
9.        Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
a.    nama dan alamat Penyedia;
b.     harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
c.      unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
d.      keterangan lain yang dianggap perlu; dan
e.       tanggal dibuatnya Berita Acara.
9.       Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK
10.    PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan:
a.       bukti pembelian dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
b.     kuitansi dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
c.     Surat Perintah Kerja (SPK) dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Yang patut diperhatikan adalah bahwa pengadaan langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar (Pasal 39 ayat (2) Perpres 70/2012).
Demikian tata cara secara umum dalam proses pengadaan langsung.






Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Personel Manajerial Dalam Tender Pekerjaan Konstruksi

Gambar
Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor : 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia menyatakan bahwa Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan. Dalam tender pekerjaan konstruksi, personel manajerial merupakan salah satu persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh peserta tender. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun persyaratan personel manajerial harus disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi yang akan ditenderkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, antara lain : Personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan : Manager Pelaksanaan/ Proyek, Manager Teknik, Keuangan, dan/atau Ahli/Petugas K3. Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecil, maka dapat mensyaratkan Petugas K3 atau Ahli K3 sedangkan untuk pekerjaan yang masuk dalam kategori risiko besar maka mensyaratkan Ahli K3. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan ba
Baca selengkapnya

Persyaratan Pengalaman Pada Kualifikasi Teknis Penyedia Dalam Pengadaan Barang Menurut Peraturan LKPP 9/2018

Gambar
Dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, menyatakan bahwa dalam syarat kualifikasi teknis penyedia pada persyaratan pengalaman khususnya pengadaan barang sebagai berikut : Memiliki pengalaman: a) Penyediaan barang pada divisi yang sama (sesuai Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia/KBKI Buku 1, Badan Pusat Statistik, 2012) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak Dari konfigurasi tersebut, beberapa hal yang patut dipahami antara lain sebagai berikut sebagaimana saya susun dalam question and answer  Q1 : "Apa yang dimaksud dengan divisi?" A1 : "Di
Baca selengkapnya

Keterlambatan Pembayaran Sebagai Peristiwa Kompensasi Dalam Pelaksanaan Kontrak PBJP

Gambar
Pada dasarnya, kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang melahirkan suatu kewajiban, baik untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu. Begitupun dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP), yang secara redaksional rancangan kontrak diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Oleh karena, kontrak adalah perjanjian antar para pihak, maka bagaimana apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya?. Misalnya, ada kewajiban PPK yang tidak dipenuhi dalam pelaksanaan kontrak, bagaimana penyelesaiannya?. Berikut akan diuraikan secara umum terkait kompensasi yang diberikan PPK kepada Penyedia apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan kontrak berupa keterlambatan pembayaran kepada Penyedia. A. PENGERTIAN KOMPENSASI Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kompensasi diartikan antara lain : ganti rugi; pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga deng
Baca selengkapnya